Sepakat Perubahan KUA dan PPAS APBD 2023, Gubernur dan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan

Mataram NTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah, SE, MSc dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB menandatangani nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu di Gedung DPRD NTB, jalan Udayana, Mataram, (06/09). 

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan  tiga komponen Perubahan KUA dan PPAS APBD 2023 yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Baca juga: 26 Perangkat Daerah NTB Kategori Informatif

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 6, 12 Triliun Rupiah lebih, terjadi kenaikan target sebesar 6, 21 persen dibandingkan dengan APBD 2023 yang semula sebesar Rp. 5, 96 Triliun Rupiah lebih.

Peningkatan ini merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan BLUD sebesar 235 Miliar Rupiah lebih dan penurunan target pendapatan yang cukup signifikan pada komponen hasil kerjasama pemanfaatan BMD yakni sebesar 333 Miliar Rupiah lebih serta penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari PT AMNT yang tertuang dalam LHP BPK tahun 2022 sebesar Rp 230 miliar lebih dengan rincian ; pendapatan asli daerah diproyeksikan menurun, penurunannya sebesar 0, 22 persen atau 2, 97 Miliar Rupiah lebih dari rencana awal sebesar 2, 985 Triliun Rupiah lebih menjadi 2, 982 Triliun Rupiah lebih. 

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Ruang Terbuka Publik Parapat dan Tol Binjai-Stabat

Pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar 164 Miliar Rupiah lebih atau sebesar 5, 45 persen yang semula pada APBD 2023 sebesar 2, 97 Triliun Rupiah lebih menjadi 3, 14 triliun Rupiah lebih.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98, 85 persen yang semula dari 892 Juta Rupiah lebih menjadi hanya 10 Juta Rupiah. 

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

Perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023, direncanakan sebesar 6, 17 Triliun Rupiah lebih, bertambah 182 Miliar Rupiah lebih, dari APBD 2023 yang semula sebesar 5, 99 Triliun Rupiah lebih atau meningkat sebesar 2, 96 persen. Terjadi defisit sebesar 49, 52 Miliar Rupiah lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan. 

Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SILPA sebesar 62, 52 Miliar Rupiah lebih, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar 13 Miliar Rupiah.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2023, terdapat defisit anggaran sebesar 49 Miliar Rupiah. defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar 49 Miliar Rupiah. (Adb)